Republika.co.id – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada tanggal 1-3 Desember 2024. Acara digelar di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Ketua Umum Dekopin 2019-2024 Sri Untari Bisowarno mengatakan dirinya sudah lima tahun memimpin dan sekarang ini mencari pemimpin baru Dekopin.
“Jadi hari ini saya memberikan laporan pertanggungjawaban selama lima tahun saya memimpin, dan Dekopin mencari ketua umum baru yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” kata Sri Untari kepada wartawan di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin, 2 Desember 2024.
Agenda lainnya, lanjut Sri Untari, yaitu menyusun program-program kerja lima tahun ke depan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Menyinggung calon Ketua Umum Dekopin yang menggantikannya, Sri Untari menyebut, seluruh anggota Dekopin se-Indonesia sudah mengenalnya.
“Insya Allah kita memiliki kesatuan pandangan, dan teman-teman sudah mencari sosok yang tepat menggantikan saya. Pertama melanjutkan kepemimpinan ini, dan kedua untuk bisa bersinergis dengan pemerintah, tentunya harus menjalankan organisasi ini dengan baik,” tuturnya.
Khususnya agar dapat bekerja sama dengan pemerintah, Sri Untari menegaskan, diperlukannya komunikasi yang baik, sehingga pemerintah melihat wadah gerakan koperasi hanya satu, yaitu Dekopin, tidak ada wadah-wadah yang lain.
“Kalau ada pemikiran wadah-wadah yang lain itu tidak berdasarkan historis kultural yang dibangun bersama-sama mulai tahun 1947,” tuturnya.
Hari ini, kata Sri Untari, Dekopin ingin memberi wacana besar, yaitu dengan bersatunya Dekopin maka pemerintah akan memiliki patner untuk membangun koperasi.
Menurut Sri Untari, rumusan-rumusan pemerintah tentang koperasi belum lengkap tanpa gerakan-gerakan yang menyeluruh.
“Jadi, kalau kita ingin lebih sejahtera maka pemerintah harus bekerja sama dengan gerakan koperasi, baik itu menata regulasi, menata policy, menata fasilitasi dan semua hal-hal yang mendukung tumbuh kembangnya koperasi,” imbuhnya.
Mengenai masih minimnya partisipasi masyarakat terhadap gerakan koperasi, Sri Untari mengakuinya. Menurut dia, Dekopin harus meningkatkan partisipasi masyarakat berkoperasi, setidaknya bisa meningkat hingga 20 persen dari seluruh rakyat Indonesia.
“Caranya memodernisasi cara berkoperasi, tidak kehilangan jati diri, tapi mengikuti zamannya. Misalkan saat ini semuanya digitalisasi, why not kita harus ke sana, supaya kita tidak tertinggal dari yang lain,” ujarnya.
Di kesempatan itu Sri Untari juga menyinggung soal wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dia menyatakan, Dekopin mendukung keinginan pemerintah menunda pelaksanaannya. Namun, dia berharap kenaikan PPN itu tidak terjadi, melainkan justru kalau bisa diturunkan.
“Selain itu, sumber daya manusia harus di-upgrade terus, supaya memahami zamannya. Ketiga teknologi yang berkembang pesat, teman-teman harus mengikuti ini, kalau tidak akan tertinggal arus,” tambahnya.
Katanya, kenaikan PPN memengaruhi pendapatan pelaku-pelaku koperasi. Dia menyontohkan, 1 persen kenaikan PPN akan memberikan efek lima sampai 10 persen kenaikan harga mobil, belum termasuk pajak.
Kondisi ini, kata Sri Untari, membuat koperasi-koperasi ritel kelimpungan. “Kenapa, setiap item barang yang bukan sembilan bahan pokok akan kena PPN. Kami punya koperasi ritel di Malang, ada 60 item, silakan bayangkan saja. Dan membuat penghasilan kami berkurang,” pungkasnya. (red).
Sumber: https://retizen.republika.co.id/posts/490892/di-munas-dekopin-bicarakan-soal-sinergi-dengan-pemerintah-membangun-koperasi?utm_campaign=rolsosmed&utm_source=whatsapp
