Dr. Untari Bisowarno, M.AP, Ketua Umum Dekopin: Dorong PURIFIKASI KOPERASI

Dekopin.coop | Jakarta – Upaya DPR RI dan Pemerintah untuk memasukan Koperasi Simpan Pinjam dalam pengawasan OJK menjadi kesempatan bagi Dekopin untuk mengajukan “pemurnian” koperasi atau Purifikasi Koperasi dalam RUU PPSK, kata Sri Untari.

Adanya aspirasi untuk menjadikan koperasi simpan pinjam dalam pengawasan OJK adalah akibat meledaknya kasus “koperasi” gagal bayar yang merugikan nasabah (bukan anggota seperti koperasi) mencapai puluhan triliun rupiah.

“Nah, dari 8 kasus besar yang meledak, Dekopin berpendapat bahwa mereka bukan koperasi. Mereka hanya menggunakan badan hukum koperasi atau nama koperasi lalu beroperasi seperti bank. Lemahnya kontrol pemerintah untuk pengawasan shadow bank, karena mereka mengatasnamakan diri koperasi. Padahal prinsip-prinsip atau jadi diri keanggotaan sebagai ciri koperasi tidak dijalankan,” ujarnya Ketua Umum Dekopin ini.

DUAL IDENTITY ANGGOTA

Hal paling penting dalam koperasi adalah kedudukan anggota. Karena anggotalah fokus dan tujuan mendirikan koperasi. Karena itu, sebelum membahas jati diri koperasi, maka “member identity” harus terpenuhi dulu. Atau jati diri sebagai anggota.

“Jati Diri anggota koperasi adalah: sebagai PEMILIK dan PENGGUNA JASA atau Dual Identity,” ujar Ketua Kopwan SBW Malang ini

Sebagai PEMILIK, maka anggota harus memodali koperasinya. Jadi harus ada setoran modal. Namun setoran modal yang memastikan kepemilikan anggota kepada Koperasi belum cukup.

Karena itu, anggora harus MENGGUNAKAN JASA KOPERASI. Maka di koperasi simpan pinjam sebagai koperasi murni seperti Credit Union atau Kelompok Tanggung Renteng, anggota tidak cukup memodali koperasi. Anggota juga harus meminjam.

Jadi kalau datang ke koperasi murni, kalau hanya mau menabung tidak langsung diterima. Selain ikut pendidikan koperasi, mereka juga harus bersedia meminjam.

Keseimbangan antara kepemilikan (memodali) dan menggunakan jasa (meminjam) inilah di kelolah oleh koperasi dalam kerangka self help (menolong diri sendiri).

Kepercayaan di koperasi khususnya koperasi tanggung renteng dan CU bahwa “orang miskin hanya bisa ditolong oleh orang miskin” atau tolong menolong ditegakkan karena pelaksanaan prinsip dasar keanggotaan ini. Selain itu, prinsip demokratisasi (one man one vote) dan prinsip-prinsip lainnya yang diakui sebagai jati diri koperasi justru lahir dari upaya untuk memastikan tegaknya jadi diri anggota ini PEMILIK PENGGUNA JASA.

Dengan PURIFIKASI atau pemurnian koperasi kembali kepada jati diri anggota ini, maka tidak relevan “koperasi murni” ini diawasi oleh OJK. Karena dia tidak menggunakan dana dari non anggota ataupun menyalurkannya kepada non anggota, tegas Untari.

Self regulation koperasi menjadi relevan jika, koperasi memperlakukan anggota sebagai pemilik (mengontrol dan mengawasi koperasinya) dan menyalurkannya pada mereka sendiri atau anggota itu juga.

Kalau ada pengawasan pemerintah harus dilakukan pada pengawasan koperasi atas penerapan identitas anggota atau perlakuan koperasi kepada anggotanya ini serta pengawasan pada prinsip dan jati diri koperasi. Pengawasan khusus terhadap pelaksanaan jati diri anggota koperasi ini cukup diatur dalam UU Perkoperasian.

Sementara, koperasi-koperasi yang tidak melaksanakan identitas anggota dan jati diri koperasi ini, segera menyesuaikan diri dengan gerakan pemurnian koperasi ini, untuk menata anggota-anggotanya untuk menjadi pemilik dan pengguna jasa.

“Dan tentu saja tidak ada alasan yang memadai untuk memasukan “koperasi murni” ini dalam pengawasan OJK. Karena secara substansi, berbeda dengan bank dan lembaga keuangan lainnya,” pungkas Untari.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email