TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menilai keterlibatan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam pengawasan koperasi dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketua Umum Dekopin, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP. selanjutnya...