JAKARTA (Lenteratoday) – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menilai keterlibatan OJK dalam pengawasan koperasi dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan, berpotensi terjadinya tumpang selanjutnya...
JAKARTA – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menolak kegiatan usaha simpan pinjam koperasi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Umum Dekopin Sri Untari pun meminta agar ketentuan pengawasan OJK terhadap selanjutnya...
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menilai keterlibatan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam pengawasan koperasi dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketua Umum Dekopin, Dr. Sri Untari Bisowarno, selanjutnya...
JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Puluhan perwakilan koperasi mendatangi Komisi XI DPR guna menolak Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Persoalannya, sejumlah dalam RUU itu, seperti Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 298 berpotensi mematikan keberadaan selanjutnya...
JAKARTA, beritalima.com| Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menilai keterlibatan OJK dalam pengawasan koperasi dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketua Umum Dekopin, selanjutnya...
JAKARTA | B-news.id – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menilai keterlibatan OJK dalam pengawasan koperasi dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketua Umum Dekopin, selanjutnya...
Jakarta, Gesuri.id – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menilai keterlibatan OJK dalam pengawasan koperasi dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketua Umum Dekopin, Sri selanjutnya...
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) mendesak Pemerintah untuk mencabut pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam tata kelola Usaha Sektor Keuangan Koperasi pada Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Aturan itu diusulkan pemerintah selanjutnya...
Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah badan usaha koperasi simpan pinjam menolak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sri Untari Bisowarno menyebut, hal itu bertentangan dengan selanjutnya...
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) mendesak Pemerintah untuk mencabut pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam tata kelola Usaha Sektor Keuangan Koperasi pada Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Aturan itu diusulkan pemerintah selanjutnya...
