Dr. Oce Madril, SH, MA, Ketua Pukat UGM, “AD Dekopin dan Produknya Tidak Sah Tanpa Pengesahan Pemerintah”.
Dr. Oce Madril, SH, MA, Ketua Pukat UGM, "AD Dekopin dan Produknya Tidak Sah Tanpa Pengesahan Pemerintah".

Dekopin.coop | Jakarta – Dr. Oce Madril, SH, MA, Ketua Pukat UGM, “AD Dekopin dan Produknya Tidak Sah Tanpa Pengesahan Pemerintah”.

NH sebagai Ketua Umum Dekopin tidak sah, karena hasil produk AD yang belum disahkan pemerintah (Deklaratif)

Pasal 59 UU No.25/1992 tentang perkoperasian, menegaskan asas deklaratif yang harus dipenuhi Anggaran Dasar Dekopin. Demikian Dr. Oce Madril, SH, MA, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) FH UGM, menyampaikan padangannya sebagai saksi ahli pada sidang gugatan di PTUN Jakarta atas Legal Opinion Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM, 4/12/2020.

Artinya, lanjut pakar Hukum Tata Negara UGM ini, pengesahan anggota (konstitutif) tidak cukup, karena pasal 59 UU No.25/1992, tegas menyebutnya pengesahan pemerintah (deklaratif) sebagai persyaratan sah tidaknya AD Dekopin. Dengan demikian jika, AD Dekopin belum disahkan oleh pemerintah, maka produknya pun tidak sah.

Asas deklaratif memperkuat AD Dekopin yang disahkan oleh Keppres No.06/2011 sebagai AD yang sah, sebelum ada pencabutan Keppres tersebut oleh pemerintah. Dengan demikian produk AD yang belum disahkan oleh pemerintah juga tidak sah sebagai AD Dekopin, ujar Oce Madril.

Pandangan Oce ini memperkuat bantahan kuasa hukum Dirjen PP, bahwa Nurdin Halid tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Dekopin, karena dia dipilih berdasarkan Anggaran Dasar yang belum memenuhi asas deklaratif sebagaimana maksud pasal 59 UU No.25/1992 tentang Perkoperasian.

Dr. Jimmy Z Usfunan yang tampil sebagai saksi ahli lainnya dalam sidang yang sama memperkuat bahwa, tidak ada tafsir lain tentang bunyi pasal 59 UU No.25/1992, bahwa Dekopin sebagaimana dimaksud pasal 57 UU ini harus disahkan oleh pemerintah. Maka, bila AD tidak disahkan pemerintah maka Dekopin juga tidak sah atau bukan Dekopin.

Dengan demikian AD Dekopin harus disahkan oleh pemerintah baru dapat diberlakukan. Kalau belum disahkan maka produknya pun belum sah, ujar Dosen Universitas Udayana Bali ini.

LO Bukan Obyek PTUN

Selain soal pengesahan pemerintah, Legal Opinion Dirjen PP tidak memenuhi syarat untuk digugat di PTUN, karena Legal Opinion adalah bukan Keputusan yang sifatnya final. Artinya, LO masih memerlukan keputusan lain untuk mengikat atau berakibat hukum, ujar Oce.

Oce juga menolak anggapan bahwa LO harus diatur dan dikanalisasi pada lembaga atau instansi tertentu dengan mekanisme yang diatur dalam UU, karena akan menimbulkan kekacauan hukum. Menurut Oce, LO adalah manifestasi dari konstitusi UUD 1945 pasal 28 tentang kebebasan berpendapat. Mengkanalisasi pendapat hukum dengan aturan akan berakibat fatal bagi hukum itu sendiri. Karena bisa jadi, buku-buku hukum yang merupakan pendapat hukum para ahli hukum di kampus-kampus juga dapat diadili.

Melawan opini hukum tentu saja dengan opini hukum pula, bukan membawanya ke pengadilan TUN sebagai obyek gugatan di PTUN ujar kedua saksi ahli itu.

Karena itu, baik Oce Madril maupun Jimmy Z Usfunan sepakat bahwa LO tidak bisa diadili di PTUN karena tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang final. Dan LO adalah manifestasi kebebasan berpendapat bukan KTUN.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email