JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2022). Berdasarkan selanjutnya...
JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2022). Berdasarkan selanjutnya...
Jakarta, aktual.com – Ribuan massa yang tergabung didalam Forum Gerakan Koperasi Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Koperasi dan UMKM di Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam aksinya massa selanjutnya...
MonWnews.com, Jakarta – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menilai keterlibatan OJK dalam pengawasan koperasi dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketua Umum Dekopin, selanjutnya...
Gerakan koperasi di Jawa Timur yang tergabung dalam FGKI (Forum Gerakan Koperasi Indonesia) dari Senin (5/12/2022) kemarin hingga Selasa pagi ini (6/12/2022) bergerak menuju Jakarta untuk melakukan aksi damai menolak selanjutnya...
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menilai keterlibatan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam pengawasan koperasi dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketua Umum Dekopin, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP. selanjutnya...
JAKARTA (Lenteratoday) – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menilai keterlibatan OJK dalam pengawasan koperasi dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan, berpotensi terjadinya tumpang selanjutnya...
JAKARTA – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menolak kegiatan usaha simpan pinjam koperasi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Umum Dekopin Sri Untari pun meminta agar ketentuan pengawasan OJK terhadap selanjutnya...
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menilai keterlibatan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam pengawasan koperasi dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketua Umum Dekopin, Dr. Sri Untari Bisowarno, selanjutnya...
JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Puluhan perwakilan koperasi mendatangi Komisi XI DPR guna menolak Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Persoalannya, sejumlah dalam RUU itu, seperti Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 298 berpotensi mematikan keberadaan selanjutnya...
JAKARTA, beritalima.com| Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menilai keterlibatan OJK dalam pengawasan koperasi dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketua Umum Dekopin, selanjutnya...