KABARBURSA.COM – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, pada tanggal 1-3 Desember 2024.
Ketua Umum Dekopin 2019-2024 Sri Untari Bisowarno mengatakan dirinya sudah lima tahun memimpin dan sekarang ini mencari pemimpin baru Dekopin.
Agenda lainnya, lanjut Sri Untari, yaitu menyusun program-program kerja lima tahun ke depan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Menyinggung calon Ketua Umum Dekopin yang menggantikannya, Sri Untari menyebut, seluruh anggota Dekopin se-Indonesia sudah mengenalnya.
Khususnya agar dapat bekerja sama dengan pemerintah, Sri Untari menegaskan, diperlukannya komunikasi yang baik, sehingga pemerintah melihat wadah gerakan koperasi hanya satu, yaitu Dekopin, tidak ada wadah-wadah yang lain.
“Kalau ada pemikiran wadah-wadah yang lain itu tidak berdasarkan historis kultural yang dibangun bersama-sama mulai tahun 1947,” tuturnya.
Menurut Sri Untari, rumusan-rumusan pemerintah tentang koperasi belum lengkap tanpa gerakan-gerakan yang menyeluruh.
“Jadi, kalau kita ingin lebih sejahtera maka pemerintah harus bekerja sama dengan gerakan koperasi, baik itu menata regulasi, menata policy, menata fasilitasi dan semua hal-hal yang mendukung tumbuh kembangnya koperasi,” imbuhnya.
Mengenai masih minimnya partisasi masyarakat terhadap gerakan koperasi, Sri Untari mengakuinya. Menurut dia, Dekopin harus meningkatkan partisipasi masyarakat berkoperasi, setidaknya bisa meningkat hingga 20 persen dari seluruh rakyat Indonesia.
Di kesempatan itu Sri Untari juga menyinggung soal wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dia menyatakan, Dekopin mendukung keinginan pemerintah menunda pelaksanaannya. Namun, dia berharap kenaikan PPN itu tidak terjadi, melainkan justru kalau bisa diturunkan.
Kondisi ini, kata Sri Untari, membuat koperasi-koperasi ritel kelimpungan. “Kenapa, setiap item barang yang bukan sembilan bahan pokok akan kena PPN. Kami punya koperasi ritel di Malang, ada 60 item, silakan bayangkan saja. Dan membuat penghasilan kami berkurang,” pungkasnya.
Hanya 10 Persen Masyarakat yang Minat Gabung dengan Koperasi
Awalnya, Budi Arie mewanti-wanti kepada para pelaku koperasi agar menghindari praktik-praktik ilegal.
Kata dia, selama ini masih ada oknum-oknum yang merugikan koperasi.
Budi Arie menegaskan, koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan semangat tolong menolong dan gotong royong.
“Tujuan didirikannya koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Tapi, ada tiga hal yang tak boleh dilakukan, yaitu penipuan, fiktif, dan mark up,” kata Budi Arie di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 31 Oktober 2024.
Lanjut Budi Arie, koperasi adalah sarana yang ideal untuk mengorganisasikan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, masih ada oknum yang menyalahgunakan koperasi demi kepentingan pribadi. Padahal, kepercayaan adalah aspek fundamental dalam bisnis ini.
“Sayangnya, ada oknum yang justru merusak kepercayaan publik terhadap koperasi,” ujarnya.
Sebagai langkah penataan, pihaknya akan berfokus pada tiga agenda utama, yaitu digitalisasi koperasi, rebranding, dan tata kelola yang lebih baik.
“Rebranding koperasi penting agar lebih diminati. Berdasarkan data, hanya 29 juta masyarakat Indonesia yang berkoperasi, artinya kurang dari 10 persen dari populasi,” jelasnya. (*)
Sumber: https://www.kabarbursa.com/makro/103461/dekopin-bicarakan-soal-sinergi-dengan-pemerintah-membangun-koperasi
